Kotak Pandora minyak sawit: Indonesia menggugat Uni Eropa (UE)

23 Des 2019

Indonesia menggugat UE di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization). Indonesia menentang keputusan UE untuk tidak lagi memakai minyak sawit sebagai bahan baku biofuel dan bahan bakar pembangkit tenaga listrik di tahun 2030. Alasannya produksi minyak sawit yang katanya sebagai sumber tenaga terbarukan ternyata membabat hutan hujan secara masif.

Dengan politik membakar minyak nabati di tanki kendaraan dan pembangkit tenaga listrik, negara-negara industri telah membuka kotak Pandora. Bencana datang silih berganti: penebangan hutan, musnahnya hewan liar, kebakaran hutan, sakit pernafasan, emisi gas rumah kaca, kekerasan. Itu belum cukup; kini telah terjadi konflik dagang yang keras tentang sawit dan produk yang dihasilkannya seperti biofuel. Awal Desember 2019 Indonesia telah menggugat UE di depan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia ini akan menyerahkan gugatan atas rangkuman baru Pedoman Energi Terbarukan (Renewable Energy Directive II) UE tahun 2019.

Pedoman UE ini mendukung penggunaan energi dari sumber terbarukan. Lebih dari 10 tahun UE dengan pedoman sebelumnya (RED 1) telah menyokong penggunaan minyak sawit sebagai sumber energi yang hasilnya kini duapertiga dari minyak sawit yang diimpor ke UE dibakar, artinya diolah menjadi biofuel untuk mesin kendaraan dan sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik guna produksi panas dan listrik. Dengan begitu UE telah membuka pintu untuk penghancuran hutan hujan yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama di Indonesia. Jutaan hektar hutan hujan telah dan akan hancur hanya untuk biofuel.

Dengan pedoman energi terbarukan edisi baru (RED II) UE telah memutuskan bahwa sumber energi dengan potensi emisi gas rumah kaca yang tinggi dan perubahan penggunaan lahan harus berakhir. Ini berarti mulai tahun 2023 pemakaian bahan baku dan bakar dari minyak sawit dikurangi dan pada tahun 2030 tidak lagi dikategorikan sebagai energi terbarukan. Negara-negara anggota UE bisa juga meninggalkan kelapa sawit sebelum waktu yang ditetapkan. Contohnya Konstitusi Perancis mengijinkan penghentian minyak sawit, mulai tahun 2020. Indonesia dengan gugatannya di WTO ingin menghindari penghentian minyak sawit sebagai energi yang terbarukan di UE.

Minyak sawit, setelah batu baru, adalah produk dagang terpenting di Indonesia. Komoditi ini telah menjadi primadona ekonomi Indonesia di dekade terakhir. UE setelah India dan Cina merupakan pelanggan terpenting. Menurut keterangan GAPKI tahun 2018 Indonesia telah mengekspor 4,7 juta ton ke UE. Jumlah ini merupakan 14% dari jumlah ekspor minyak sawit Indonesia. Selain untuk penggunaan energi minyak sawit juga dipakai sebagai bahan baku produksi makanan dan rumah tangga serta industri kimia.

Juga Indonesia memproduksi dan mengekspor biofuel hasil sendiri dari minyak sawit, tentu berkat subsidi, keringanan pajak dan ekspor yang besar. Karena subsidi kompetitifnya yang merusak, demikian pendapat UE, pada awal desember 2019 UE telah menerapkan bea yang tinggi terhadap impor biofuel Indonesia. Tanggal 16 Desember Indonesia menentang „diskriminasi UE“ dan menyerahkan gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia di Genf – Swiss.

UE membalas dengan argumentasi iklimnya: pembakaran biofuel menyebabkan lebih banyak emisi daripada bahan bakar fosil dan menyebabkan perubahan penggunaan lahan. Artinya: Pentingnya hutan hujan bagi regulasi iklim dan pelestarian biodiversitas akan lenyap karena perkebunan sawit.

Juga pada negosiasi tentang Perjanjian Perdagangan Bebas CEPA antara Indonesia dan UE minyak sawit menjadi bahan perdebatan. UE ingin membatasi impor minyak sawit yang bebas bea, dimana Indonesia menentangnya dengan keras. Negosiasi perjanjian oleh karena itu selalu jadi mandek. Di satu sisi UE sangat menginginkan perjanjian perdagangan bebas ini untuk mempermudah jalan masuk barang dagang dan layanan Eropa ke pasar Indonesia.