Selamatkan hutan Kinipan!

Masyarakat adat Dayak Tomun di hutan Kinipan Selamatkan hutan Kinipan dan kehidupan masyarakat Dayak Tomun. (© Mahendra Safrudin) Pohon besar dan masyarakat Dayak Tomun PT SML mengancurkan hutan Kinipan di Lamandau, Kalteng. Masyarakat adat Dayak Tomun berjuang mati-matian menolak sawit. (© Mahendra Safrudin)

PT SML mengancurkan hutan Kinipan di Lamandau, Kalteng. Masyarakat adat Dayak Tomun berusaha mati-matian untuk menghentikan perusakan hutan. Separoh hutan dari konsesi 20.000 hektar telah gundul!

seruan

Kepada: Presiden Joko Widodo, Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Bakar Nurbaya, Komnas HAM, Gubernur Kalimantan Tengah, Pejabat Eksekutif Tertinggi RSPO dan ISPO, Pejabat Eksekutif Tertinggi SML dan SSMS, Pejabat Eksekutif Tertinggi Wilmar, GAR, Apica

Selamatkan hutan Kinipan, kabupaten Lamandau, Kalteng! Stop deforestasi oleh PT SML

Membaca surat

"Kami menolak kelapa sawit," kata Effendi Buhing, Ketua Komunitas Adat Laman (Desa) Kinipan. "Hutan Kinipan adalah kehidupan kita. Kami mengeluh secara tertulis, kami pergi ke pengadilan, kami berdemonstrasi dengan damai. Namun demikian, perusahaan kelapa sawit menghancurkan hutan kami."

Ratusan masyarakat Dayak Tomun menentang kerakusan atas minyak kelapa sawit, perusahaan yang tidak bermoral dan ketidakpedulian politik: di Kinipan di Borneo, suku Dayak Tomun berusaha mati-matian untuk menghentikan perusakan hutan. Namun, perusahaan perkebunan PT Sawit Mandiri Lestari (SML) terus membuka hutan Kinipan di Kalimantan Tengah. Area kosong segera ditanam dengan bibit sawit.

Di sepanjang Sungai Kinipan, masyarakat Dayak Tomun hidup dengan alam. Dibutuhkan dua belas jam dengan perahu dari ibukota ke desa Kinipan. Kadang-kadang wisatawan datang untuk menikmati hutan Kalimantan yang kaya spesies, macan dahan, orangutan dan satwa liar lainnya.

Suara gergaji dan buldoser kini menembus hutan hujan, pohon-pohon raksasa jatuh dan mengubur harapan terakhir suku Dayak Tomun. SML menghancurkan salah satu hutan hujan terakhir di Kalimantan Tengah.

Kami konsumen tidak mau bertanggung jawab atas hilangnya hutan hujan, pelanggaran hak asasi manusia dan kepunahan orangutan!

Latar belakang

Minyak sawit bisnis berisiko

Kinipan adalah sebuah desa kecil di Kalimantan Tengah, tempat tinggal hampir 1000 jiwa. Desa ini sejak 2015 telah berusaha untuk mendapatkan pengakuan pemerintah atas hutan adatnya. Peta partisipatif dan semua dokumen yang dibutuhkan telah siap. Bahkan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), sebuah lembaga yang diinisiasi sejumlah ormas dan NGO, telah memberikan sertifikasi yang membuktikan bahwa hutan Kinipan memenuhi segala aspek untuk ditetapkan sebagai wilayah hutan adat, sebagaimana dipersyaratkan sejumlah regulasi pemerintah, dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 tahun 2012 yang menyatakan bahwa hutan adat harus dilepaskan dari status hutan negara.

Namun, pemerintah daerah lebih berpihak pada korporasi yang merusak lingkungan. Sementara, pengakuan dari pemerintah daerah akan wilayah hutan adat yang mereka minta, tak kunjung diberikan.

Saat ini, PT Sawit Mandiri Lestari (SML) memiliki konsesi dalam bentuk izin lokasi seluas 26,995.46 hektar dan memperoleh izin pelepasan lahan 19.091 hektar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui surat 1/I/PKH/PNBN/2015 pada 19 Maret 2015 di 12 desa di Kecamatan Delang, Lamandau, dan Batang Kawa (Kinipan berada di dalamnya).

Tiga-perempat dari kawasan adalah hutan dan habitat orangutan, macan tutul dan banyak satwa liar yang terancam punah dan pohon hutan yang langka. Ini tentu merupakan bentuk ancaman terhadap spesies langka.

Sejak 2012, SML telah berusaha mendapatkan persetujuan masyarakat untuk HGU sawit. Namun warga Kinipan selalu menolak, bahkan secara tertulis. Mereka takut akan hutan dan keberadaan mereka hancur, mereka juga takut tanah longsor dan banjir.

PT SML dulu menjadi anak perusahaan PT Sawit Sumbermas Sarana (SSMS Tbk). SSMS menguasai sekitar 100.000 hektar di Kalimantan Tengah. Namun, pada 2016, SSMS melepas kepemilikannya terhadap PT SML. Disebutkan dalam rilis mereka pada media, bahwa pemilik saham PT SML selanjutnya adalah PT Agro Jaya Gemilang dan PT Metro Jaya Lestari. Persoalan izin yang tak kunjung rampung disebut sebagai alasan dilepasnya PT SML ke dua perusahaan tersebut.

Namun, sebelum PT SML dilepas, SSMS telah mendapat komplain dari Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO). Pada tahun 2014, Environmental Investigation Agency (EIA) mengajukan pengaduan terhadap SSMS di RSPO. Menurut laporan EIA itu SML/SSMS melanggar prinsip-prinsip RSPO berikut ini: 1. Tidak ada konsultasi; 2. Langkah-langkah untuk melindungi hutan keanekaragaman hayati yang tinggi tidak memadai; 3. Prinsip persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan tidak diperhitungkan; 4. Penilaian dampak lingkungan tidak sesuai dengan persyaratan hukum; dan 5. PT SML tidak memiliki semua persetujuan yang diperlukan. Banding itu diberikan dan kemudian SSMS kehilangan sementara 80% pembeli minyak sawitnya.

Analisis risiko dari tahun 2015 itu mengklasifikasikan SSMS sebagai sangat berisiko dan memperingatkan secara langsung terhadap investasi dalam bisnis kelapa sawit mereka.

Penerima utama minyak sawit PT SSMS adalah: Wilmar Group sebagai pedagang minyak sawit terbesar di dunia, pedagang minyak sawit Indonesia utama Apical dari konglomerat Raja Garuda Mas, yang juga terkenal sebagai produsen kertas lewat grup APRIL, dan Golden Agri Resources dari Sinar Mas Group, terkenal sebagai produsen kertas APP.

Lawan minyak sawit

Pada Februari 2018 SML mulai melakukan deforestasi. Dengan status legal tidak lagi bagian dari SSMS dan itu berarti mereka bukan lagi anggota RSPO, praktik deforestasi itu kian sulit dikontrol, kecuali oleh perlawanan masyarakat. "Mereka menebang pohon-pohon raksasa, ulin, meranti dan karet liar," kata Effendi Buhing.

Masyarakat Kinipan tidak berani untuk menentang kejahatan lingkungan itu. Lebih-lebih mereka semakin merasa terintimidasi ketika tak ada angin, tak ada hujan ada sekelompok tentara berlatih di desa mereka. Ini untuk pertama kalinya terjadi di desa mereka!

Pihak komunitas adat Laman Kinipan sebenarnya telah menghubungi perusahaan sebanyak tiga kali, bahkan secara tertulis. Mereka menuntut penghentian deforestasi, mereka menuntut pembicaraan dan mengutuk pelaku sesuai dengan hukum adat. Mereka tidak pernah menerima jawaban. Sebaliknya, mereka harus mengalami bahwa hutan telah kehilangan statusnya sebagai "hutan".

Pada bulan Juni, sembilan penduduk desa melakukan perjalanan ke Jakarta untuk berbicara di Kantor Presiden, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Komisi Hak Asasi Manusia. Pihak berwenang lebih tertarik pada aspek hukum dari tindakan yang jelas, tetapi berjanji untuk menjaga konflik.

Pada Oktober 2018 warga Kinipan melancarkan aksi protes damai di DPRD Kabupaten Lamandau. Warga Kinipan menuntut agar SML menghentikan penanaman bibit kelapa sawit segera dan meninggalkan hutan. Ini sangat mendesak, karena setengah dari hutan sudah hilang!

Surat

Kepada: Presiden Joko Widodo, Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Bakar Nurbaya, Komnas HAM, Gubernur Kalimantan Tengah, Pejabat Eksekutif Tertinggi RSPO dan ISPO, Pejabat Eksekutif Tertinggi SML dan SSMS, Pejabat Eksekutif Tertinggi Wilmar, GAR, Apica

Ibu-ibu dan Bapak-bapak yang terhormat,

Di Kinipan, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, PT Sawit Mandiri Lestari (SML) telah membuka hutan selama berbulan-bulan. Ini adalah bencana bagi keanekaragaman hayati, iklim global, dan masyarakat adat. Saya menghimbau Anda untuk segera menghentikan deforestasi atau menindaki SML.

Pemerintah Indonesia telah mengambil banyak langkah untuk melindungi hutan hujan yang ada, termasuk moratorium perkebunan kelapa sawit baru dan larangan menanam kelapa sawit di lahan gambut dan lahan yang terbakar.

Oleh karena itu sangat mengejutkan bahwa PT SML dapat menghancurkan hutan dengan segala konsekuensinya. Sekitar 10.000 hektar area telah dibuka. Penggundulan hutan lebih lanjut harus segera dicegah.

Praktik perusahaan seperti itu bertentangan dengan prinsip berkelanjutan dan kebijakan no-deforestasi dan ketaatan pada prinsip Persetujuan Awal dan Informasi Bebas (FPIC) yang diatur RSPO dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Masalahnya, saat ini PT SML telah berada di luar radar RSPO dan ISPO sehingga mereka sulit dikontrol. Namun, kondisi buruk ini tak boleh dibiarkan. Dan karena itu penolakan terhadap PT SML yang melakukan penggundulan hutan harus disuarakan lebih masif lagi.

Dan kepada Bapak Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kami minta segera mencabut izin dan memberikan sanksi terhadap PT SML yang telah melakukan deforestasi di sekitar Kinipan!

Hutan Kinipan masih sekitar tiga perempat utuh. Ini adalah habitat orangutan dan harus dilindungi di bawah hukum nasional dan internasional.


hormat,

Petisi ini tersedia dalam bahasa-bahasa berikut:

Tolong tandatangani

Bantulah kami mencapai 150.000:

122.706
aktivitas sebelumnya