UE harus melindungi hutan dan jangan melemah melawan penebang hutan
Dengan peraturan baru, Uni Eropa (UE) ingin membuat perlindungan hutan lebih baik dan mulai 2025 melarang barang-barang hasil deforestasi. Namun sektor ekonomi dan politik melawan keras. Sementara dimana-mana hutan-hutan terbakar demi pembangunan padang rumput ternak dan monokultur kedelai, perkebunan sawit dan HTI.
seruanKepada: Komisi UE, Parlemen UE, Dewan Menteri UE dan pemerintahan negara-negara anggota UE
“Pihak pelobi menentang keras penerapan peraturan UE baru mulai 2025 tentang produk-produk bebas deforestasi. Tolong dukung Uni Eropa (UE) untuk tidak melemah!”
Pertengahan 2023 telah ditetapkan peraturan UE tentang produk bebas deforestasi (European Deforestation Regulation - EUDR). Peraturan yang diputuskan melalui suara mayoritas di Parlemen Eropa akan membuat perlindungan hutan lebih baik. Peraturan ini melarang impor dan pemasaran produksi yang pembuatannya setelah 31 Desember 2020 menyebabkan hutan ditebang atau dirusak.
Peraturan ini berlaku bagi kayu, kopi, kakao, karet, minyak sawit, daging sapi dan kedelai serta barang-barang yang dihasilkan darinya seperti mebel, kertas, coklat dan ban.
Setelah masa transisi, peraturan UE itu akan diterapkan mulai 2025. Ini merupakan langkah penting bagi ekonomi dan politik: Melarang produk-produk yang berasal dari penebangan dan perusakan hutan dan tindakan pencegahannya.
Namun kelompok yang berkepentingan dari industri, perdagangan dan pemerintah berbagai negara sebaliknya sejak berbulan-bulan melakukan tekanan lobi intensif. Tujuannya adalah melunakan atau menunda peraturan itu. Dengan alasan yang mengada-ada mereka mengatakan bahwa peraturan itu membuat perusahaan mereka mendapat beban administrasi yang besar dan mereka tidak punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri.
Kenyataannya mereka hanya berpikir keuntungan besar, sebab produk-produk yang menyebabkan hutan dirusak atau ditebang menghasilkan keuntungan yang banyak. Hingga kini mereka masih bisa bebas menjualnya tanpa khawatir akan dihukum.
Awal minggu lalu konon Presiden Brasil, Lula da Silva, pada pertemuannya dengan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, telah mendesak agar penerapan peraturan itu ditunda. Sementara itu sebagian besar wilayah hutan di Brasil terbakar, sebab industri agraria membutuhkan hutan itu untuk padang rumput hewan dan perkebunan kedelai.
Tolong desak UE agar tidak melemah oleh tekanan lobi dan melarang produk-produk hasil deforestasi.
Petisi dimulai 28/09/2024
Latar belakangLatar belakang peraturan UE
Kutipan data Parlemen Eropa dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) merupakan dasar untuk membuat peraturan produk bebas deforestasi (EU Deforestation Regulation - EUDR). FAO berpendapat bahwa antara 1990 dan 2020 di seluruh dunia terdapat 420 juta hektar hutan yang hilang (sedikit lebih kecil dari luas seluruh wilayah Asia Tenggara).
Tambah lagi tiap tahunnya di seluruh dunia terjadi perusakan hutan sebesar 10 juta hektar, 90% darinya disebabkan oleh perluasan wilayah padang rumput ternak dan perkebunan.
Jumlah sesungguhnya diperkirakan lebih tinggi: Berpuluh-puluh juta hektar hutan tiap tahunnya dirusak atau ditebang oleh industri penebangan hutan atau aksi pembakaran. Perusakan hutan lainnya diakibatkan oleh HTI seperti monokultur eukaliptus. Ke dua bentuk perusakan hutan ini sayangnya tidak dianggap FAO sebagai kepunahan hutan.
Dalam peraturan perundang undangan, UE juga merujuk pada peran penting hutan dalam pencegahan perubahan iklim dan pelestarian biodiversitas. Hutan menyimpan karbon dioksida (CO2) dalam jumlah sangat besar dan menampung sejumlah besar keanekaragaman hayati di seluruh dunia. Penebangan hutan sendiri menyebabkan 11% emisi gas rumah kaca di seluruh dunia, demikian UE.
Untuk produk apa saja peraturan itu berlaku dan apa yang harus perusahaan lakukan?
Dengan peraturan baru tersebut berlaku kewajiban perusahaan mengawasi perdagangan dengan kayu, kopi, kakao, karet, minyak sawit, sapi dan kedelai serta barang-barang yang dihasilkan darinya yang tercantum dilampiran I peraturan tersebut. Barang-barang itu hanya boleh diimpor, dijual di pasar Eropa atau diekspor bila barang-barang itu bebas deforestasi dan tidak merusak hutan. Ini berarti barang-barang yang diproduksi setelah 31.12.2020 bukan hasil dari deforestasi. Peraturan itu berlaku bagi hutan-hutan di seluruh dunia, juga di Eropa.
Selain itu bahan mentah dan barang jadi harus sesuai dengan hukum yang berlaku di negara asal dan produksinya mematuhi HAM. Dengan pernyataan „mengawasi“ maka pihak perusahaan harus benar-benar konsekuen memenuhi kewajibannya dan mematuhi peraturan. Mulai 1 Januari 2025 peraturan itu berlaku bagi perusahaan-perusahaan menengah dan besar dan pada paruh ke dua di tahun itu akan berlaku juga bagi perusahaan-perusahaan kecil.
Kuatnya tekanan lobi dari segala penjuru
Nasib hutan di seluruh dunia sangat menyedihkan. Saatnya melakukan pencegahan penebangan yang terus berlangsung. Namun sejak berbulan-bulan komisi Eropa dibanjiri surat-surat desakan dari berbagai pihak yang berkepentingan di bidang ekonomi dan politik. Mereka mendesak agar pelaksanaan peraturan itu ditangguhkan.
Pihak tersebut diantaranya Perhimpunan Industri Olah Kayu Eropa, Perhimpunan Perdagangan EuroCommerce dan juga Koalisi 10 Perhimpunan Industri Jerman. Sementara Perhimpunan Industri Jerman (BDI) mengkritik tajam peraturan itu dan dalam kertas posisinya (position paper) mendesak „secara tegas penangguhan“, demikian Correctiv.
Partai Rakyat Eropa (EPP) yang anggotanya berasal dari partai-partai Demokrat Kristen dan Konservatif Borjuis di Uni Eropa, mendesak agar peraturan tersebut ditangguhkan. Seorang anggota Parlemen Eropa asal Jerman, Peter Liese, juga menentang keras pelaksanaan peraturan yang sudah ditetapkan itu dan menyebutnya sebagai „hantu birokrasi“, ujar Euractive
20 Menteri Pertanian dari 27 negara anggota UE, diantaranya dari Jerman, Austria, Perancis, Italia, Polandia dan Swedia, mendukung surat desakan untuk merevisi dan menunda pelaksanaan peraturan.
Menteri Pertanian Jerman mendesak agar pelaksanaan peraturan diundur hingga 1 Juli 2025. „Perusahaan membutuhkan waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri“ ujar Cem Özdemir. Argumentasi ini menurut Selamatkan Hutan Hujan adalah usang. Sebab sudah lama tidak bisa lagi dimengerti mengapa perusahaan-perusahaan di Jerman dan Eropa hingga kini selalu mengambil barang hasil deforestasi atau hasil produksi yang melanggar hukum di negara asal atau yang melanggar HAM?!!
Juga negara-negara seperti Brasil, Kanada, USA, Cina, Australia, Selandia Baru, Indonesia dan Malaysia menyatakan ketidak setujuannya. Mereka menjelaskan bahwa hal tersebut bagi eksportir tidaklah mungkin untuk bisa mempersiapkan diri sesuai yang dibutuhkan dan nantinya akan terjadi ketidak pastian.
Pemerintah Brasil, pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia mengkritik peraturan UE itu sebagai proteksionis dan mengancam akan menggugatnya pada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Pemerintah Indonesia menganggap peraturan UE itu (European Deforestation Regulation - EUDR) mendiskriminasi dan sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia khawatir akan kerugian finansial. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bahkan menyebutnya sebagai regulasi imperialisme. Demi perkebunan minyak sawit Indonesia hingga kini sedikitnya telah ditebang 20 juta hektar hutan hujan. Minyak sawit adalah salah satu barang ekspor terpenting ke UE. Negoisasi perjanjian perdagangan bebas CEPA antara UE dan Indonesia nampaknya akan tersendat oleh EUDR itu.
Juga di Amerika Selatan, Dewan Pertanian Selatan (CAS) yang anggotanya terdiri dari Menteri Pertanian Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay, Chilidan Uruguay dan bertujuan untuk „mengkoordinasi kebijakan regional“ turut mendesak agar diberikan kelonggaran untuk terus bisa menebang hutan. Politisi di sana mengkritik langkah rekan kerja mereka di Komisi Eropa sebagai „pembela perlindungan lingkungan hidup“ yang berlagak.
Bolehkah Amerika Selatan terus menebang?
Tingkat penebangan hutan di sebagian besar negara-negara Amerika Selatan sangat mengkhawatirkan. Meskipun begitu CAS terus berusaha mencegah penerapan peraturan UE dengan argumen yang lemah: Peraturan UE tersebut „tidak punya dasar ilmiah“ dan negara-negara anggota CAS telah „menciptakan sistim produksi yang berkelanjutan“.
Pernyataan CAS di atas terutama menyangkut perkebunan kedelai yang konon katanya berkelanjutan. Tapi kenyataannya hal ini selalu saja menjadi penyebab utama penebangan hutan di Amerika Selatan. Perkebunan kedelai ini sebagian besar genetisnya telah dirubah dan disemprot dengan herbisida dan pestisida dalam jumlah besar. Tentu ini bukanlah hal yang ramah lingkungan dan sosial.
Kepada: Komisi UE, Parlemen UE, Dewan Menteri UE dan pemerintahan negara-negara anggota UE
Yang terhormat Ibu-ibu dan Bapak-bapak,
tiap tahunnya di dunia ditebang 10 juta hektar hutan. 90% darinya diakibatkan oleh perluasan areal padang rumput ternak dan perkebunan.
Kini hutan-hutan di sepanjang Amerika Selatan terbakar, karena industri agraria membutuhkan tempat buat padang rumput ternak dan perkebunan monokultur kedelai.
Penduduk di Eropa dan juga di seluruh dunia menuntut penghentian penebangan hutan. Mereka tidak mau lagi mengkonsumsi barang yang berasal dari hasil penebangan hutan semena-mena dan pelanggaran HAM.
Oleh karena itu kami mendesak supaya peraturan UE yang baru tentang produk bebas deforestasi benar-benar diterapkan mulai Januari 2025.
JANGAN melemah oleh tekanan lobi dari kelompok-kelompok berkepentingan dari bidang industri dan perdagangan atau dari pemerintahan berbagai negara yang mendesak agar peraturan tersebut dilunakan atau ditunda pelaksanaannya.
Dengan hormat
peraturan UE tentang produk bebas deforestasi (European Deforestation Regulation - EUDR)
PERATURAN (UE) 2023/1115 DARI PARLEMEN EROPA DAN DEWAN EROPA pada 31 Mei 2023 tentang pengadaan bahan-bahan baku tertentu dan barang yang dihasilkannya yang bersangkutan dengan penebangan dan perusakan hutan, di pasar UE dan ekspornya dari UE serta pembatalan peraturan (UE) nr. 995/2010: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1115
kayu, kopi, kakao, karet, minyak sawit, daging sapi dan kedelai
Correctiv, 12.2023. Rantai pasokan yang merusak: https://correctiv.org/aktuelles/wirtschaft/2023/01/24/verheerende-lieferketten/
melunakan atau menunda peraturan
Kompas, 1.102024. Kemenko Perekonomian dan Surveyor Indonesia Matangkan Dasbor Nasional untuk Implementasi EUDR
https://money.kompas.com/read/2024/10/01/161300926/kemenko-perekonomian-dan-surveyor-indonesia-matangkan-dasbor-nasional-untuk
Climainfo, 24.9.2024. Lula faz lobby contra a lei antidesmatamento da UE e se encontra com Big Oil: https://climainfo.org.br/2024/09/24/lula-faz-lobby-contra-a-lei-antidesmatamento-da-ue-e-se-encontra-com-big-oil/ dan
Climainfo, 12.9.2024. Alemanha se junta ao Brasil na demanda por adiar lei antidesmatamento do bloco: https://climainfo.org.br/2024/09/15/alemanha-se-junta-ao-brasil-na-demanda-por-adiar-lei-antidesmatamento-do-bloco/
Mongabay, 14.5.2024. Uni Eropa soal Sawit dan Nikel, Mestinya RI Berbenah https://www.mongabay.co.id/2024/05/14/uni-eropa-soal-sawit-dan-nikel-mestinya-ri-berbenah/
Mongabay, 1.9.2023. Palm oil giants Indonesia, Malaysia start talks with EU over deforestation rule: https://news.mongabay.com/2023/09/palm-oil-giants-indonesia-malaysia-start-talks-with-eu-over-deforestation-rule/
Reuters, 8.6.2023. Indonesia accuses EU of 'regulatory imperialism' with deforestation law: https://www.reuters.com/business/environment/indonesia-accuses-eu-regulatory-imperialism-with-deforestation-law-2023-06-08/
Petisi ini tersedia dalam bahasa-bahasa berikut:
Bantulah kami mencapai 50.000: