Filipina: Gabung bersama masyarakat adat menentang tambang nikel di Palawan!

Perintah bongkar barikade berasal dari resolusi yang dibuat IPDO BICAMM, sebuah organisasi yang legitimasinya banyak diragukan para pemimpin Palawan. Dalam sebuah contoh jelas penyimpangan ini,  direktur NCIP provinsi Palawan Atty. Jansen Jontilla memerintahkan pembongkaran saat memakai helm tambang - ini jelas kebohongan loyalitas NCIP dan penghianatan pada banyak warga dimana aparat pemerintah justru punya mandat untuk melindungi mereka.

Pemimpin tidak sah diangkat, penjaga loyal diabaikan

Presiden IPDO BICAMM Julhadi Titte, tokoh kunci kasus pembongkaran, menyatakan barikade tersebut melanggar persetujuan dan hak-hak masyarakat adat seperti yang tercantum pada Indigenous Peoples’ Rights Act (IPRA). Tetapi pemimpin Palawan menolak langsung pernyataan itu. Satu alasan: “Titte bukanlah pemimpin masyarakat adat yang sah. Ia tidak termasuk ke dalam suku Palawan. Dan IPDO BICAMM tidak mewakili penjaga yang sejati di wilayah leluhur, di seluruh enam ‚barangays’ (unit-unit administratif)“. Kini NCIP terus mengangkat tokoh-tokoh seperti itu - sebuah taktik yang bersekongkol dengan kepentingan pertambangan.

Seorang perwakilan suku Palawan terkemuka lainnya mengatakan:

“IPDO BICAMM terbentuk oleh koalisi antara perusahaan tambang dan NCIP. Pemimpin sah kami sedang melakukan reorganisasi melalui PEKP (pemimpin tradisional), didukung oleh MKE (kelompok perempuan) dan SAMAKA (pemuda menentang tambang).“

Proses Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan yang cacat - dimanipulasi demi keuntungan pertambangan

Menurut pemimpin Palawan, proses Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC) dimanipulasi oleh pejabat NCIP. Seorang pemimpin menjelaskan: “NCIP telah memberi izin tambang lewat pengambilan suara ‚mayoritas‘ yang aneh, bukan melalui konsensus yang sesungguhnya, seperti ketentuan IPRA.“

Seorang pengacara perempuan masyarakat adat membenarkan pernyataan di atas:

“Beberapa orang yang diwawancara bukanlah masyarakat adat. Mereka bekerja sama dengan perusahaan tambang demi keuntungan pribadi. Mereka berbicara atas nama kami tapi tanpa persetujuan kami - dan NCIP yang mengizinkan mereka, bukan kami.“

Persetujuan pertambangan diperoleh dengan kebohongan dan berbagai pelanggaran

Konsultasi melibatkan pemimpin yang tidak sah, bukan yang sesungguhnya yang diakui oleh komunitas lokal.

Pemimpin masyarakat adat kini sedang menuntut investigasi bagaimana Memorandum of Agreement (MOA) bisa diperoleh dan bagaimana izin tambang itu bisa diberi meskipun mendapat penolakan yang besar.

Mantan anggota dewan Brooke’s Point dan pemimpin masyarakat adat Victor Colili bertanya:

“Mengapa NCIP mengikuti petunjuk sebuah kelompok yang mengurus royalti pertambangan - bukannya komunitas masyarakat adat yang hidup di wilayah leluhurnya yang akan dijadikan wilayah pertambangan?“

Wakil walikota Brooke’s Point Mary Jean Feliciano menambahkan:

“NCIP dibentuk untuk melindungi masyarakat adat, bukannya melemahkan mereka. Jika keputusan yang berhubungan dengan wilayah leluhur mengabaikan suara warga yang sejak lama menjaga wilayah tersebut, kepercayaan warga terhadap institusi akan hilang.“

Pelanggaran yang dilegalkan, janji yang dipungkiri dan ancaman terhadap lanskap UNESCO

MacroAsia/Calmia telah menjanjikan sembilan program bagi masyarakat adat di MOA - tapi tidak satupun yang direalisir. Konsesi tambang tumpang tindih dengan Mount Mantalingahan Protected Landscape (MMPL), sebuah hotspot biodiversitas yang diakui UNESCO yang menjadi sumber air bagi 33 sungai dan memberi jasa ekosistem yang bernilai 5,5 miliar US $ bagi 200.000 jiwa.

Proyek ini belum punya izin usaha dari walikota Brooke’s Point dan dilarang berusaha berdasarkan peraturan no. 3646 tentang moratorium 50 tahun pertambangan. Namun pihak penegak hukum terus mengabaikan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Hal ini mencerminkan pola yang umum dalam tata kelola sumber daya di Filipina: korupsi, kolusi dan impunitas yang merusak status Palawan sebagai kawasan lindung dan biosfer UNESCO serta mengancam salah satu negara yang memiliki hutan utuh terakhir di dunia.

Sebuah perubahan hukum yang berbahaya

Filipina punya beberapa peraturan hukum hak masyarakat adat yang terkuat di Asia. Namun korupsi merusaknya. Bahkan kini peraturan hukum tentang hak-hak masyarakat adat terancam. RUU akan menggeser fungsi IPRA dari NCIP ke DENR - jawatan yang sama yang memberikan izin bagi pertambangan dan jawatan ilmu bumi. Jika disahkan maka hak-hak masyarakat adat akan berada di bawah kuasa jawatan yang justru membuat hak-hak mereka terkikis. Ini akan menjadi tanda berakhirnya IPRA.

Untuk mendukung masyarakat adat Palawan di Sitio Linao, Barangay Ipilan dan Brooke’s Point, tolong tandatangani petisi hari ini juga.

Kepada: Walikota Hon. Cesareo Benedito Jr.; Komune Brooke’s Point; Gubernur Palawan Hon. Amy Roa Alvarez; Direktur eksekutif PCSD Atty. Teodoro Jose S. Matta; Sekretaris DENR Maria Antonia Yulo Loyzaga; Ketua NCIP Jennifer Pia Sibug-Las dan yang lainnya

Yang terhormat Ibu-ibu dan Bapak-bapak,

Setiap bulan terdengar laporan mencemaskan berikutnya tentang operasi pertambangan di Palawan, sebuah kawasan lindung biosfer UNESCO. Bersama dengan masyarakat dunia yang peduli, kami sangat cemas akan perkembangan di wilayah Brooke’s Point. Konsesi pertambangan milik berbagai perusahaan termasuk Ipilan Nickel Corporation (INC) dan Calmia-MacroAsia tumpang tindih dengan Kawasan Lindung Gunung Mantalingahan (Mount Mantalingahan Protected Landscape - MMPL), sebuah wilayah yang secara ekologis sangat berarti bagi Filipina dan dunia. Degradasi berikutnya di wilayah ini akan membawa kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Catatan publik menunjukkan sedikitnya 218.854 pohon telah menjadi target ‘Special Tree Cutting and Earth Balling Permits’ bagi operasi tambang di Palawan. Jumlah ini mengejutkan bukan hanya karena jumlah pohonnya, melainkan setiap izin mengancam Daerah Aliran Sungai, biodiversitas, stabilitas tanah dan sistem ekologi yang berarti bagi kehidupan di pulau itu.

Kami sangat kecewa setelah mengetahui bahwa pemerintah kota baru-baru ini menyetujui perpanjangan izin usaha Ipilan Nickel Corporation. Keputusan ini akan mengizinkan penebangan sekitar 32.000 pohon di hutan primer. Kami tentu saja mengharap agar keputusan ini yang mendapat dukungan dari 9 anggota Sangguniang Bayan, ditinjau kembali dan dibatalkan demi kepentingan perlindungan hutan yang berkelanjutan.

Kami juga cemas tentang situasi di Sitio Linao, dimana barikade yang dibangun oleh masyarakat adat untuk menghentikan alat-alat berat milik Calmia telah dibongkar pada 29 juni. Kelompok masyarakat adat ini telah melindungi dan melestarikan lingkungannya untuk generasi mereka di masa datang. Kami memerlukan perhatian yang besar dan tindakan yang nyata. Warga Sitio Linao tidak sendiri mengalami kerusakan akibat pertambangan: Sumber kehidupan petani dan nelayan di Brooke’s Point telah rusak, seperti yang juga nampak di Barangay Maasin. Situasi buruk ini tidak boleh berlangsung terus.

Dengan hormat kami mendesak jawatan Anda supaya tidak memberi izin usaha Calmia Nickel Inc. Dan operasional yang sedang berjalan, terutama dari INC, tidak boleh berekspansi. Sebaiknya usaha dihentikan sama sekali. Meskipun  kini moratorium permohonan izin pertambangan baru mendapat sambutan yang baik, namun sangat miris karena ada beberapa pejabat yang mengabaikan hal tersebut tapi kebal hukum.

Yakinlah bahwa organisasi masyarakat sipil internasional tetap memantau situasi di Palawan dan tetap berkomitmen mendukung perlindungan lingkungan dimana di sana dulu lama terkenal sebagai “Wilayah Ekologis Terakhir Filipina“.

Sebagai walikota, Anda mengambil wewenang dan tanggung jawab untuk memastikan Brooke’s Point tetap sebagai salah satu wilayah yang terhijau dan tercantik di Palawan. Kami sungguh berharap bahwa Anda menjalankan mandat untuk menjaga hutan masyarakat adat terlindungi selamanya, sehingga generasi di masa datang mewarisi wilayah yang utuh, beraneka ragam dan hidup yang berkelanjutan.

Saya menunggu jawaban segera Anda mengenai langkah-langkah yang Anda rencanakan dan jalankan.

Dengan hormat