Perjuangan Masyarakat Adat Sipora

Konsesi seluas 20.706 ha hektar mencakup sepertiga luas total Sipora, yang tergolong dalam pulau kecil ini.

SUKAT Mentawai menyatakan, hendaknya bencana ekologis di tiga provinsi di Sumatera menjadi pembelajaran atas ketidakbijaksanaan tata kelola hutan dan lahan.

Masyarakat Mentawai sendiri telah berpengalaman, bahwa banjir yang terjadi oleh intensitas hujan yang sama, keparahannya berbeda pada saat sebelum hutan-hutan ditebang dengan saat setelah hutan-hutan ditebangi.

Tindakan yang paling tepat dilakukan adalah secara serius menjaga keutuhan hutan, sembari melanjutkan kerja-kerja restorasi, sebagai langkah utama dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim.

SUKAT Mentawai tidak ingin melihat bencana ekologis terjadi di Pulau Sipora, dan meminta Menteri Kehutanan tidak menjadikan masyarakat Mentawai sebagai calon-calon korban dari bencana ekologis.

#savesipora #mentawaibukanpulaukosong

SURAT TERBUKA UNTUK MENTERI KEHUTANAN RI

Kami dan kita semua sudah menjadi saksi atas bencana ekologis yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh, dengan segala derita yang diakibatkannya.

Bagaimanapun, jujur kita harus mengakui bahwa kedahsyatan bencana ini dan tingkat keparahan dampak yang ditimbulkannya, pastilah bukan semata karena faktor tingginya curah hujan.

Di Kepulauan Mentawai kami telah berpengalaman, bahwa banjir yang terjadi oleh intensitas hujan yang sama, keparahannya berbeda pada saat sebelum hutan-hutan kami ditebang dengan saat setelah hutan-hutan kami ditebangi.

Dari peristiwa bencana ekologis di tiga provinsi ini, setelah seluruh rangkaian evakuasi dan pemulihan korban selesai dilakukan, tindakan yang paling tepat dilakukan adalah secara serius menjaga keutuhan hutan kita yang masih tersisa, sembari melanjutkan kerja-kerja restorasi, sebagai langkah utama dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim sektor hutan dan

Kami takut mengalami kejadian serupa. Karena saat ini Kementerian Kehutanan sudah memberikan Persetujuan Komitmen PBPH kepada PT Sumber Permata Sipora untuk melakukan penebangan kayu hutan alam seluas 20.706 ha di Pulau Sipora. Luasan tersebut merupakan sepertiga dari luas pulau. Kami ngeri membayangkan bencana ekologis yang akan kami alami, jika PBPH ini sungguh-sungguh akan melakukan penebangan hutan padasepertiga pulau kami.

 Tentu saja Pak Menteri juga tidak ingin melihat bencana ekologis terjadi di Pulau Sipora, kami juga meminta agar Pak Menteri tidak menjadikan kami sebagai calon-calon korban dari kemungkinan bencana ekologis tersebut. Karena itu, kami meminta Pak Menteri untuk membatalkan PBPH PT. Sumber Permata Sipora. Biarlah hutan Mentawai kami jaga dengan budaya hutan kami yang sudah terbukti ramah ekosistem dan ramah iklim.

Semoga Pak Menteri mendengar suara dan mengabulkan permintaan kami ini.

Hormat kami,

Robert Choi Sudarno

Koordinator Suara Kaum Adat (SUKAT) Mentawai