Pengadilan menghentikan proyek CO₂ dari Wildlife Works di hutan hujan Amazon

Pada 30 Mei seorang hakim di Brasil telah memberikan putusan sementara kepada Wildlife Works: Perusahaan ini harus segera menangguhkan semua aktivitasnya di hutan hujan Alto Turiaçu milik masyarakat adat Ka’apor.

Dengan demikian, hakim mengikuti gugatan yang diajukan oleh Dewan Ka'apor Tuxa Ta Pame, yang menentang proyek karbon yang direncanakan oleh Wildlife Works di hutan hujan:

„Kami selalu melindungi dan mempertahankan alam. Oleh karena itu, kami tidak akan menjual alam ke pasar karbon. Hutan rimba bukanlah komoditas perdagangan. Hal ini harus dihentikan,” kata Itahu Ka'apor dari Dewan Adat Tuxa Ta Pame.

Dewan Adat Ka’apor, Tuxa Ta Pame, sejak lebih dari empat tahun menjadi salah satu organisasi partner kami di hutan hujan Amazon di Brasil.

Atas keinginan mereka, pada Mai lalu kami telah merilis petisi "Brasil: Wildlife Works keluar dari hutan hujan milik Ka'apor!", dimana petisi ini hingga kini sudah ditandatangani lebih dari 40.000 orang. Dengan petisi ini Dewan Adat Ka’apor mencari dukungan solidaritas internasional dan hendak memberi tekanan pada pemerintah.

Jelasnya hal ini berkenaan dengan hak suku Ka’apor dalam memberikan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC), seperti yang diatur dalam kesepakatan 169 Organisasi Buruh Internasional (ILO) PBB. Kesepakatan ini berlaku bagi seluruh proyek dan aktivitas yang berada di wilayah adat dan memengaruhi kehidupan masyarakat adat.

Menurut Dewan Adat Ka’apor kesepakatan itu tidak dipatuhi oleh perusahaan tersebut. Lebih dari itu dikabarkan bahwa konstitusi negara bagian (pasal 231) juga dilanggar. 

Hakimpun dalam dasar keputusannya melihat hal yang sama. Selain itu hakim tersebut menulis bahwa Jawatan Pemerintah untuk Masyarakat Adat (FUNAI) telah menyatakan hingga kini di Brasil tidak ada peraturan spesifik tentang komersialisasi kredit karbon di wilayah adat. Oleh karena itu FUNAI menyarankan agar tidak menandatangani kontrak selama peraturan belum ditentukan.

Wildlife Works sebaliknya menyatakan bahwa perusahaan telah diundang oleh perhimpunan masyarakat adat Ka’apor lainnya yang bernama Associação Kaapor Ta Hury do Rio Gurupi untuk menjalankan proyek karbon di wilayah hutan hujan adat Ka’apor. Perusahaan ini juga mengatakan bahwa mereka telah melaksanakan FPIC dengan betul.

Rakyat Ka’apor hingga kini tetap melestarikan hutan mereka

Sekitar 3.000 anggota masyarakat adat Ka’apor dengan pola hidupnya hingga kini telah melestarikan hutan hujan dan aktif melindunginya dari invasi penebang pohon liar, industri peternakan sapi dan perusahaan pertambangan. Hutan hujan yang berada di wilayah adat mereka, Alto Turiaçu (luas: 5.320 kilometer persegi), bukan hanya sumber penghidupan bagi manusia dan habitat bagi keanekaragaman hayati yang luar biasa, tetapi juga menyimpan jutaan ton karbon.

Wildlife Works mau memanfaatkan keadaan ini untuk berdagang sertifikat CO₂ yang dapat dijual membawa keuntungan bagi perusahaan dan perseorangan. Dengan demikian di atas kertas neraca karbon bisa dikurangi bahkan sertifikat CO₂ bisa dikatakan netral bagi iklim, meskipun pembeli sertifikat pada kenyataannya terus menghasilkan emisi perusak iklim dalam jumlah besar.

Bagaimana selanjutnya?

Langkah berikutnya adalah Mahkamah Agung di ibu kota negara Brasil yaitu Brasilia harus memutuskan perkara ini. Perjuangan menentang rencana proyek karbon di hutan hujan milik suku Ka’apor terus berlanjut. Jika Anda belum menandatangani petisi, bisa Anda lakukan sekarang.