Keadilan bagi hutan di Ekosistem Leuser

Dari hutan Leuser untuk Dunia: Ketika Hutan Mulai Mendapatkan Keadilan

 Bagi sahabat hutan hujan di seluruh dunia, itu adalah kabar yang layak dirayakan

Di tengah meningkatnya krisis iklim global, kabar baik datang dari ujung barat Indonesia. Dari hamparan rawa gambut di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, perjuangan panjang menyelamatkan hutan hujan tropis akhirnya menunjukkan titik terang. Dua kawasan penting — Rawa Tripa dan kawasan Hutan Produksi — kini memasuki tahapan penting dalam proses hukum di Polres Nagan Raya.

Bagi komunitas pegiat lingkungan, masyarakat adat, hingga sahabat hutan hujan di berbagai penjuru dunia, perkembangan ini bukan sekadar proses administratif penegakan hukum. Ini adalah sinyal bahwa hutan masih memiliki harapan untuk dipertahankan.

Di kawasan Rawa Tripa, aparat penegak hukum telah melakukan pemeriksaan ahli gambut sebagai bagian dari penyelidikan dugaan kerusakan lingkungan di kawasan rawa gambut tersebut. Sementara di kawasan Hutan Produksi, proses penanganan perkara telah memasuki tahapan gelar perkara di Polres Nagan Raya.

Langkah hukum ini dipandang penting karena selama bertahun-tahun bentang hutan di wilayah pesisir barat Aceh terus mengalami tekanan hebat akibat pembukaan lahan, perambahan, dan degradasi ekosistem gambut.

Bagi banyak orang, mungkin ini terdengar seperti kabar lokal dari sebuah kabupaten di Aceh. Namun sesungguhnya, apa yang terjadi di Rawa Tripa adalah cerita penting bagi dunia.

Benteng Terakhir Gambut Tropis

Rawa Tripa merupakan salah satu ekosistem gambut paling penting di Pulau Sumatra. Kawasan ini termasuk bagian dari bentang Kawasan Ekosistem Leuser yang tersisa. Gambut Tripa menyimpan jutaan ton karbon dan menjadi habitat penting bagi orangutan sumatra, harimau sumatra, beruang madu, serta ratusan spesies flora-fauna lainnya.

Namun dalam dua dekade terakhir, kawasan ini terus mengalami kerusakan serius akibat ekspansi perkebunan dan pembukaan lahan.

Data pemantauan Yayasan APEL Green Aceh menunjukkan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Pada 2024, organisasi ini mencatat kerusakan ekosistem gambut di Rawa Tripa telah mencapai 608,81 hektare akibat aktivitas perambahan kawasan lindung. 

Tidak berhenti di sana, pemantauan berbasis citra satelit yang dilakukan APEL Green Aceh juga menemukan bahwa hanya dalam satu pekan pada Juli 2025, sekitar 26,78 hektare hutan gambut hilang dengan lebih dari 2.180 peringatan deforestasi terdeteksi di kawasan tersebut. 

Direktur APEL Green Aceh, Rahmad Syukur, menyebut kehilangan hutan di Rawa Tripa bukan sekadar hilangnya pepohonan, tetapi ancaman langsung terhadap keselamatan ekologis masyarakat. 

"Setiap hektare yang hilang berarti memperbesar ancaman banjir, kekeringan, konflik satwa, dan penderitaan masyarakat lokal,” ujarnya dalam laporan pemantauan organisasi tersebut. 

Laporan lain menunjukkan situasi yang bahkan lebih mengkhawatirkan. Analisis citra satelit yang dipublikasikan berbagai media menyebut dalam satu tahun terakhir saja, tutupan hutan Rawa Tripa menyusut hingga 2.393 hektare. 

Data itu memperlihatkan bahwa pada 2024 tutupan hutan di wilayah eks konsesi perusahaan masih sekitar 6.565 hektare, namun pada akhir 2025 hanya tersisa sekitar 4.172 hektare. 

Bahkan Apel green Aceh menyebut sekitar 93 persen tutupan hutan alami Rawa Tripa telah hilang sejak 1990-an akibat konversi lahan dan pembalakan. 

Ketika Penegakan Hukum Menjadi Harapan

Dalam konteks itulah proses hukum yang kini berjalan di Polres Nagan Raya menjadi sangat penting.

Pemeriksaan ahli gambut di kasus Rawa Tripa membuka peluang pembuktian ilmiah atas kerusakan ekosistem yang selama ini terjadi. Dalam perkara lingkungan hidup, keterangan ahli menjadi instrumen utama untuk menjelaskan dampak ekologis, kerusakan hidrologi, serta ancaman jangka panjang akibat pembukaan kawasan gambut.

Sementara gelar perkara di kawasan Hutan Produksi menunjukkan bahwa laporan dan temuan lapangan yang selama ini disuarakan Yayasan Apel Green Aceh mitra Selamatkan Hutan Hujan di Aceh  mulai mendapat perhatian serius.

Selama beberapa tahun ini menghadapi tantangan besar ketika berupaya mempertahankan hutan. Aktivitas pemantauan lapangan, dokumentasi alat berat, hingga pengumpulan titik koordinat dugaan perambahan dilakukan secara mandiri oleh jaringan masyarakat sipil.

APEL Green Aceh misalnya, beberapa kali melaporkan temuan aktivitas pembukaan lahan ilegal menggunakan alat berat di kawasan gambut lindung. Organisasi ini mengaku memiliki dokumentasi berupa foto, video, serta titik koordinat aktivitas pembukaan lahan yang diduga ilegal di kawasan PIPPIB atau kawasan moratorium gambut. 

Temuan-temuan semacam ini menjadi penting karena sering kali kerusakan hutan berlangsung jauh dari pengawasan publik.

Hutan Hujan dan Krisis Iklim Dunia

Di Aceh, isu krisis iklim global sangat erat kaitannya dengan kondisi Rawa Tripa dan kawasan Ekosistem Leuser. Kedua wilayah ini bukan hanya penting bagi masyarakat lokal, tetapi juga memiliki peran besar bagi keseimbangan iklim dunia.

Rawa Tripa merupakan salah satu kawasan gambut tropis tersisa di pantai barat Aceh yang berada dalam bentang Ekosistem Leuser. Gambut di wilayah ini menyimpan cadangan karbon dalam jumlah sangat besar yang terbentuk selama ribuan tahun. Ketika hutan gambut dibuka untuk perkebunan, dikeringkan, atau dibakar, karbon yang selama ini tersimpan akan terlepas ke atmosfer dalam bentuk gas rumah kaca. Proses ini mempercepat pemanasan global dan memperburuk krisis iklim dunia.

Kerusakan Rawa Tripa juga berdampak langsung terhadap lingkungan Aceh. Hilangnya tutupan hutan menyebabkan kemampuan tanah menyerap air menurun sehingga risiko banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan meningkat. Kebakaran gambut bahkan dapat menghasilkan asap pekat dalam waktu lama karena api membakar lapisan tanah gambut di bawah permukaan.

Di sisi lain, Ekosistem Leuser dikenal sebagai salah satu hutan hujan tropis terpenting di Asia Tenggara. Kawasan ini menjadi habitat berbagai satwa langka seperti orangutan Sumatra, harimau Sumatra, gajah Sumatra, dan badak Sumatra. Namun, tekanan terhadap Leuser terus meningkat akibat pembukaan lahan, pembangunan jalan, pertambangan, dan ekspansi perkebunan sawit.

Bagi Aceh, keberadaan hutan Leuser dan Rawa Tripa sebenarnya berfungsi sebagai benteng alami kehidupan. Hutan menjaga sumber air masyarakat, menstabilkan iklim lokal, mengurangi risiko bencana, serta menopang kehidupan ekonomi masyarakat sekitar. Karena itu, kerusakan hutan di Aceh bukan hanya persoalan lingkungan daerah, melainkan bagian dari persoalan krisis iklim global yang dampaknya dirasakan di seluruh dunia.

Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran masyarakat Aceh terhadap pentingnya menjaga Leuser dan Rawa Tripa juga semakin meningkat. Banyak diskusi publik menyoroti bahwa bencana ekologis yang terjadi sekarang berkaitan erat dengan deforestasi dan rusaknya kawasan hutan. Hal ini menunjukkan bahwa pelestarian hutan Aceh bukan sekadar upaya konservasi, tetapi juga langkah penting untuk menghadapi krisis iklim dunia.

Momentum 40 Tahun Menyelamatkan Hutan Hujan

Perkembangan proses hukum di Nagan Raya hadir dalam momentum simbolik: 40 tahun perjuangan global menyelamatkan hutan hujan tropis.

Selama empat dekade terakhir, ribuan aktivis lingkungan, peneliti, masyarakat adat, dan komunitas lokal di seluruh dunia terus mempertahankan hutan dari ancaman eksploitasi.
Dari Amazon di Brasil hingga Leuser di Aceh, perjuangan itu memiliki pesan yang sama: hutan bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan fondasi kehidupan bumi.

Karena itu, kabar dari Rawa Tripa menjadi lebih dari sekadar berita daerah. Ia adalah pengingat bahwa perjuangan menjaga hutan masih hidup.

Ketika ahli gambut diperiksa untuk membuktikan kerusakan ekologis, ketika gelar perkara dilakukan untuk menindak dugaan pelanggaran kehutanan, maka sesungguhnya dunia sedang menyaksikan satu hal penting: hukum mulai berjalan untuk alam.

Dan bagi sahabat hutan hujan di seluruh dunia, itu adalah kabar yang layak dirayakan.