Apakah pemerintah Indonesia peduli dengan lingkungan hidup dan HAM terkait PSN Merauke?
Pulau Papua terus ditebang besar-besaran demi padi, tebu dan bioetanol - meski ada pertentangan dari masyarakat adat, meski petisi kami dan meski ada desakan PBB atas klarifikasi tentang PSN Merauke. Aliansi Solidaritas Merauke telah menganalisa jawaban pemerintah Indonesia yang mengelak kritik PBB.
„Jawaban pemerintah Indonesia membuat masalah jadi lebih banyak lagi dan tidak bisa diterima“, tegas aliansi Solidaritas Merauke.
Hal ini berkenaan dengan tiga juta hektar proyek untuk cetak sawah, tebu dan bioetanol di kabupaten Merauke. Lahan besar ini punya arti yang sangat penting bagi biodiversitas, iklim dan HAM di bumi kita! Sebab dengan ikut sertanya militer wilayah hutan hujan yang masih utuh akan seluruhnya ditebang dan tempat tinggal masyarakat adat dirusak. Juga kerja organisasi mitra kami Pusaka dan proyek Selamatkan hutan hujan di selatan Papua dan perkuat masyarakat adat Papua terancam!
Oleh karena itu Yayasan Pusaka Bentala Rakyat bersama dengan Selamatkan Hutan Hujan (Rettet den Regenwald) dan beberapa organisasi lainnya telah memberikan pengaduan pada sembilan pelapor khusus PBB. Selanjutnya mereka pada Maret 2025 telah meminta klarifikasi dari pemerintah Indonesia dan perusahaan-perusahaan yang tersangkut. Tapi pemerintah sejak bulan Mei memberikan jawaban yang mengelak.
Solidaritas Merauke telah membuat analisa dari korespondensi dari pihak-pihak yang tersebut di atas dengan seksama. Nampak keinginan pemerintah yang kurang untuk mencari solusi dari masalah lingkungan hidup dan HAM.
Solidaritas Merauke mengkritik Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke beserta keseluruhan konsep PSN. Sebab pelaksanaan program pemerintah ini sering melibatkan militer disertai perampasan lahan tanpa melibatkan hak masyarakat memberikan pendapat.
„Kami ragu apakah pemerintah ingin melindungi HAM dan lingkungan hidup jika pemerintah tetap menjalakan Proyek Strategis Nasional.“
Tolong berikan tekanan lebih besar lagi dan tandatangani petisi kami Hentikan PSN Merauke di hutan suku Marind!
Dokumen Solidaritas Merauke’s Response (bahasa Inggris dan Indonesia) setebal 79 halaman dan berisi:
- Siaran pers
- Analisa Solidaritas Merauke
- Surat dari sembilan pelapor khusus PBB
- Jawaban pemerintah Indonesia
Selain itu silahkan baca Seruan mendesak atas Proyek Strategis Nasional Merauke kepada sembilan pelapor khusus PBB pada Desember 2024.
Silahkan baca disini Surat dari pelapor khusus PBB kepada pemerintah Indonesia.
Jawaban pemerintah Indonesia bisa Anda baca di sini Government of Indonesia to UN Special Rapporteurs on PSN Merauke.
Informasi lebih lanjut tentang PSN Merauke di website kami.
- Setelah seruan pelindung lingkungan: PBB mendesak klarifikasi proyek gula dan etanol PSN Merauke
- Hasil evaluasi Komnas HAM tentang proyek gula dan etanol PSN Merauke
- Deklarasi Solidaritas Merauke
- Militer mengamankan Proyek Pangan dan Energi PSN Merauke
- Proyek Gula dan Bioetanol Merauke - Jalan Menuju Krisis Ekologi dan HAM
- Siaran Pers Pusaka: Hentikan Proyek Cetak Sawah
Halaman ini tersedia dalam bahasa berikut:
Hentikan PSN Merauke di hutan suku Marind!
Dengan perlindungan militer, Indonesia menjalankan proyek gula dan etanol nasional di belahan selatan Papua. Dua juta hektar hutan hujan dan lahan masyarakat adat terancam.
Melestarikan hutan hujan di Asia Tenggara
Hutan hujan di Asia Tenggara bagi orangutan, harimau Sumatra, burung Cendrawasih dan komodo merupakan tempat istirahat dan habitatnya yang terakhir.