Selamatkan Hutan Papua!

Masyarakat Mahuze melakukan acara adat demi pelindungan hutan Di kabupaten Merauke masyarakat Mahuze melindungi hutan dengan ritual adat (© A. Amo)

Presiden Indonesia Joko Widodo pada saat memasuki jabatannya di tahun 2014 berjanji untuk melindungi hutan dan memperhatikan hak-hak masyarakat adat. Nyatanya ia akan membabat 1,2 juta hektar hutan hujan di Papua dan tanah masyarakat adat guna lahan agraria. Tolong Anda ingatkan Presiden Jokowi akan janjinya.

Berita & update seruan

Kepada: Babak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia

Perkebunan raksasa di Papua? Jangan! Selamatkan hutan Papua dan masyarakat adat!

Membaca surat

Di Merauke dalam 3 tahun ke depan akan dibangun persawahan seluas 1,2 juta hektar dan dikelola dengan tehnik industri agraria yang termodern. „Merauke harus jadi lumbung padi. Tidak hanya bagi Indonesia tapi juga bagi dunia“, demikian Jokowi dan katanya lagi: „Disini kami masih mempunyai jutaan hektar.“ Dalam jangka menengah, tutur Presiden, bahkan bisa diperhitungkan sebesar 4,6 juta hektar bagi persawahan.

Yang tidak Jokowi katakan adalah: Dengan demikian Merauke akan tenggelam dalam ladang persawahan. Yang berarti hancurnya ekosistim hutan hujan dan hutan tropis, hutan rawa, sabana dan hutan bakau, serta hilangnya budaya dan kehidupan sekitar 70.000 masyarakat adat Malind yang tinggal terpencar di hutan-hutan. Disana mereka menanam sagu dan mengolah ladang yang kecil.

„Kami hidup dari hutan, dari sagu tapi tidak dari padi“; káta ketua desa. „Menyerahkan tanah kami sama saja bunuh diri. Tanpa tanah kami tidak akan punya anak dan cucu karena mereka tidak akan bisa hidup.“

Masyarakat Malind karena rencana Jokowi ini menjadi cemas: Sejak 2010 di Merauke berjalan proyek agraris yang sangat besar MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate). Lebih dari satu juta hektar – lebih dari seperempat luas kabupaten Merauke – hanya dalam waktu 4 sampai 5 tahun jatuh ke tangan konglomerat agraria yang menanam sawit, tebu dan eukalyptus.

Presiden Jokowi sebelum masa pemilihan telah berjanji melindungi hutan dan memperhatikan hak-hak masyarakat adat. Desak Jokowi untuk menepati janjinya dan menjaga kelestarian alam Papua yang unik itu. 

Latar belakang

Masyarakat Mahuze: Film Ekspedisi Biru

Masyarakat Mahuze: Trailer

Sejak resmi bergabung dengan Indonesia tahun 1969, sampai tahun 2005, di Papua baru ada tujuh perusahaan kelapa sawit. Namun tahun 2014 jumlahnya telah mencapai 21 perusahaan, dengan 20 perusahaan lainnya dalam tahap siap beroperasi.

Di tengah konflik sengit antara industri kelapa sawit dan masyarakat adat itulah, Jakarta kembali meluncurkan program sawah satu juta hektar, yang menjadi rangkaian dari apa yang disebut Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE).

Idenya adalah menjadikan Papua sebagai lumbung pangan (beras) dan energi untuk kepentingan ekspor. Mengingatkan kita pada 'cultuur stelsel' (1840-1870) di masa kolonial Belanda, di mana Jawa dan Sumatra dijadikan lahan perkebunan komoditi primadona dunia, seperti tebu, kopi, dan karet.

Apa yang terjadi pada orang Papua yang mengonsumsi sagu dan hidup sebagai masyarakat peramu? Bagaimana pula dampaknya terhadap hutan sebagai ladang perburuan dan basis ekonomi mereka?

Dokumenter ini adalah bagian dari rangkaian Ekspedisi Indonesia Biru, setelah 'tetralogi' SAMIN vs SEMEN, KALA BENOA, BADUY, dan LEWA DI LEMBATA.

Papua dan Merauke

Guinea Baru adalah pulau terbesar kedua di dunia. Bagian Timur pulau itu milik negara Papua Niugini, bagian barat sejak tahun 1962 berada di kekuasaan Indonesia, dimana didalamnya terdiri dari 2 Provinsi, yaitu Provinsi Papua Barat dan Papua.

Kabupaten Merauke di tenggara Papua dengan luas 4,5 juta hektar merupakan kabupaten terluas di Indonesia. Jumlah penduduk sekitar 300.000 jiwa, dengan kepadatan jiwa sekitar 0,7 berbanding 1 km². Keterangan mengenai jumlah masyarakat adat Papua berkisar antara 50.000 sampai 80.000 jiwa. Berarti satu jiwa masyarakat adat Papua berbanding empat jiwa penduduk pendatang. Oleh karena itu relasi antara masyarakat adat dan pendatang sangat tidak sepadan.

Di Merauke sejumlah penduduk dari suku Malind hidup dari sagu, hasil kebun, buah-buahan di hutan dan dari berburu.

Masalah terbesar yang sama di kabupaten-kabupaten lainnya di Papua adalah hampir tidak adanya infrastruktur, kurangnya sarana pendidikan dan layanan kesehatan yang sporadis.

Semua bidang ekonomi dan layanan umum dikuasai pendatang. Merauke dulu adalah wilayah sasaran transmigrasi; terutama di desa-desa yang bersebelahan letaknya dengan negara Papua Niugini yang ditujukan bagi transmigran dari pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya. Selain itu masuknya militer yang mendesak masyarakat adat ke wilayah pinggiran dan kemudian mengeksploitasi kekayaan alam disana.

Minyak sawit di Papua

Sawit hingga beberapa tahun sebelumnya bukan merupakan gangguan. Meskipun dulu sudah ada beberapa perkebunan, namun produktivitasnya dan nilai ekonominya sedikit. Sejak mulainya politik energi terbarukan dari negara-negara industri Papua menjadi incaran perusahaan agraria.

Reaksi atas booming sawit, pemerintah Indonesia di tahun 2006 akan memperluas perkebunan sawit hingga tahun 2025 sebesar 20 juta hektar. Setengahnya berada di Kalimantan, 7 juta hektar di Papua. Menurut kementrian pertanian terdapat dan akan terus ditanam dalam dimensi yang sama diantaranya di Papua perkebunan jatropha (jarak pagar) untuk produksi bahan bakar agraria, tapioka dan sagu serta perkebunan tebu untuk produksi agroalkohol.

Perusahaan agraria terbelalak matanya memandang tanah alluvial Merauke. „Pasar Uni Eropa yang menentukan dan disini akan dibuat perkebunan“, ujar mantan bupati dari Merauke, John Gluba Gebze. Booming sawit bermulai sejak awal 2007. Kabupaten dengan mudah memberikan ijin usaha di hutan-hutan Merauke.

Rencana menjadikan Merauke sebagai pusat agraria menjadi semakin jelas sejak masuknya MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate). Dengan demikian hutan-hutan menjadi sasaran serangan.

MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate)

Tahun 2010 MIFEE secara resmi dimulai. Sebuah proyek agraria besar yang memproduksi sawit bagi sektor energi dan beras bagi sektor bahan pangan. MIFEE adalah proyek bisnis terpenting dan terbesar di Indonesia. Puluhan perusahaan Indonesia dan Asia ambil andil. Secara umum pencaplokan tanah terjadi di bawah kuasa militer atau tipuan dan cara-cara yang tidak benar lainnya. Segala bentuk pertentangan akan ditindak berat. Lebih dari seperempat wilayah kabupaten telah jatuh ke tangan pengusaha.

MIFEE tidak hanya mengancam hutan dan ekosistim lainnya, tapi juga eksistensi masyarakat adat secara masif. Mereka tidak punya kesempatan menentang pencurian tanah, mereka dipinggirkan dan didiskriminasi. Memang ada perlawanan atas pencaplokan tanah, atas metode kriminal dari perusahaan-perusahaan Asia, ada aksi protes atas penebangan hutan yang membabi buta, namun semua perlawanan itu hingga kini sering dipatahkan oleh militer yang ada dimana-mana.

Pertanyaan yang sangat tidak menenangkan adalah mengapa Presiden Jokowi secara dramatis mengingkari janjinya dalam pemilihan untuk melindungi hutan dan menghormati hak-hak masyarakat adat.

Program pangan Jokowi atau Merauke sebagai lumbung padi

Pemerintah Indonesia hanya dalam kurun waktu 3 tahun akan membangun di Merauke ladang persawahan sebesar 1,2 juta hektar. Perencanaan pemerintah ditujukan pada perusahaan agraria, namun tidak bagi bantuan kepada petani kecil.

Investisasi berasal dari anggaran negara dan juga dari sektor swasta. Perusahaan negara Pupuk Indonesia Holding dengan perusahaan yang baru dibentuk PT. Pangan akan menjalankan proyek ini. PT. Pangan mendapat 750.000 hektar lahan, kementrian pertanian mengerjakan 250.000 hektar dan perusahaan swasta mendapatkan lahan sebesar 200.000 hektar.

Proyek besar ini termasuk dalam program MIFEE (2010 – 2030). Dalam bingkai kerja MIFEE yang di atas kertas bertindak sebagai proyek besar bagi pangan dan energi, hingga kini utamanya telah ditanam tumbuhan penghasil energi (sawit dan tebu).

Program pangan secara politik mendapat prioritas tinggi.

Ekologi dari Merauke

Kabupaten Merauke terbentuk dari ekosistim yang berbeda-beda: ciri khas hutan hujan terdapat di utara Merauke. Lahan basah dan lahan rawa, ekosistim pesisir dengan hutan bakau di sebelah selatan dan sabana serta hutan tropis di timur.

Taman nasional Wasur, di tenggara Merauke (luas: 413.810 hektar), mengambil sekitar sepersepuluh luas kabupaten. Taman ini punya arti penting sebagai wilayah imigrasi burung. Taman nasional ini terkenal dengan bukit rayapnya yang besar. Cagar alam lainnya terdapat di pulau Kimaam.

Secara ekologis Merauke tidak lagi utuh. Wilayah konsensi yang luas sejak bertahun-tahun diberikan kepada perusahaan kayu dan pulp. Penebangan intensif yang ilegal menyebabkan kayu gaharu hampir lenyap. Pendulangan pasir yang ilegal merubah kondisi pesisir. Penduduk setempat menjelaskan bahwa pemburuan ilegal menyebabkan rusa jarang bisa ditemui. Pada keseluruhan aktifitas ilegal, militer turut campur tangan.

Sabana dan lahan kering sering dianggap sebagai wilayah yang secara ekologis terdegradasi. Di pihak lain lahan basah menyebabkan adanya dugaan bahwa Merauke mengandung cukup air. Sebaliknya Merauke yang karena sumber air tawarnya terbatas dan memiliki musim kemarau yang panjang, menjadi tergantung sepenuhnya pada air sungai dan hujan. Oleh karena tingginya kebutuhan perkebunan sawit dan persawahan akan air memungkinkan persediaan air minum yang kini sudah kritis menjadi lebih parah.

Surat

Kepada: Babak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia

Yang terhormat Bapak Presiden,

Anda telah berjanji untuk melindungi hutan dan memperhatikan hak-hak masyarakat adat. Namun proyek besar MIFEE dan industri agraria lumbung padi di Merauke mengancam hutan di Papua yang relativ masih utuh dan masyarakat adat suku Malind.

Sejak 2010 di areal seluas lebih dari satu juta hektar telah ditanami sawit, tebu dan eukalyptus bagi proyek MIFEE tersebut. Hutan akan musnah dan dengan demikian masyarakat adat akan kehilangan tanahnya. Mereka didesak ke pinggiran dan didiskriminasi serta eksistensinya terancam.

Sekarang Anda berencana dalam kurun 3 tahun ini akan memperluas perkebunan mega bisnis ini sebesar 1,2 juta hektar. Hal ini hanya menguntungkan perusahaan saja, tidak para petani kecil dan masyarakat adat. Janganlah Anda korbankan arti penting hutan di Papua dan ekosistim yang beraneka ragam di Merauke. Teguhilah kata-kata Anda dan lindungilah masyarakat Malind di sebelah selatan Papua.

Bapak Presiden jangan biarkan kedaulatan pangan jatuh ke tangan para pengusaha besar. Bantulah petani kecil, perhatikanlah hak-hak asasi manusia, terutama bagi masyarakat adat.

Berita & update

Petisi ini tersedia dalam bahasa-bahasa berikut:

Tolong tandatangani

Bantulah kami mencapai 250.000:

214.592
aktivitas sebelumnya